Jadi tidak ada lagi keraguan, PPP akan menjadi salah satu partai peserta pilkada."Padang (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy optimistis dapat mengikuti pemilu kepala daerah (pilkada) walaupun saat ini status partai berlambang Kakbah itu masih menunggu penetapan kepengurusan yang sah akibat sengketa.
"Saya optimistis PPP dapat ikut pilkada, sebab tidak ada satu pasal atau ayat yang tidak memperbolehkan partai yang kepengurusannya sedang disengketakan tidak ikut pilkada," kata Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy di Padang, Sumatera Barat, Senin.
Ia menyampaikan hal itu usai membuka Musyawarah Wilayah VIII PPP Sumatera Barat yang merupakan pelaksanaan ke-26 dari seluruh kepengurusan tingkat provinsi yang ada di Tanah Air.
Menurut dia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada, mengharuskan setiap partai peserta pemilu legislatif 2014 menjadi peserta pilkada.
"Jadi tidak ada lagi keraguan, PPP akan menjadi salah satu partai peserta pilkada," ujar dia .
Ia mengemukakan sengketa yang terjadi di PPP hari ini bukan perkara yang dikehendaki siapa pun, namun agaknya ini adalah kemauan sejarah yang tak dapat dihindari.
"Sisi gelap ini harus menjadi pelajaran dan dimana pun tidak boleh ada dua kepemimpinan," lanjut dia.
Menurut sosok yang akrab di sapa Romi tersebut, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, kepengurusan yang dihasilkan dari Muktamar Surabaya pada 15-17 Oktober 2014 sah secara hukum dan telah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Namun, yang mengherankan setelah ada keputusan resmi itu ada pihak yang mengadakan muktamar tandingan yang kemudian membuat kepengurusan baru.
"Muktamar tandingan itu adalah mukatamar-muktamaran dan pesertanya adalah peserta-pesertaan atau palsu," ujarnya
Oleh sebab itu ia optimistis PPP akan kembali pada satu kepengurusan dalam tahun ini dan dan ini adalah cobaan yang akan memperkuat partai ini.
Sementara itu pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Pangi Sarwi Chaniago menilai konflik yang terjadi di PPP merugikan partai itu terkait dengan statusnya sebagai peserta pilkada.
"Hingga hari ini belum ada keputusan yang resmi siapa kepengurusan yang sah, sedangkan tahapan pilkada terus berjalan," ujar dia.
Ia mengatakan jika PPP tidak ingin dirugikan, harus ada keputusan yang cepat untuk memastikan kepengurusan yang sah dan ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga dapat ikut pilkada.
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
