... mengapa harus terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya. Popularitas bisa dibangun tanpa menjelekkan pihak lain...
Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, meminta Menteri ESDM, Sudirman Said, mengklarifikasi pernyataannya yang menyebutkan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono, kerap kali upaya pembenahan mafia migas berhenti di meja kerja presiden.




"Saya tidak habis pikir dengan pernyataan Menteri ESDM, Sudirman Said, yang menyerang, mendiskreditkan dan menfitnah Pak SBY berkaitan pemberantasan mafia migas. Menteri ESDM harus melakukan klarifikasi apa yg dimaksud dengan pernyataanya," kata Khaeron, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.




Katanya, dalam pandangannya, selama Pak SBY menjadi presiden justru beliau konsisten dan sangat keras dalam pemberantasan mafia dan penyimpangan di sektor migas. Yudhoyono juga membiarkan KPK memproses hukum salah satu petinggi demokrat yang duduk di kabinetnya, Jero Wacik, terkait dugaan suap di sektor migas. 




"Karena di pemerintahan Presiden SBY juga dibentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang hakikatnya memberantas apapun kejahatan dan penyimpangan. Pak SBY tertib dalam manajemen pemerintahan dan serius dalam merespon segala bentuk mafia migas, serta tidak mungkin berhenti di meja beliau," kata wakil ketua Komisi IV DPR itu. 




Disampaikannya, pernyataan Said sudah termasuk fitnah dan pencemaran nama baik. Untuk itu, Presiden Jokowi harus tanggap dan mengevaluasi menteri ESDM karena sudah melakukan tindakan di luar kepatutan sebagai pejabat negara. 




"Seyogyanya pemerintahan saat ini tidak harus terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya. Popularitas dan kepuasan rakyat bisa dibangun dengan prestasi dan kerja nyata tanpa harus menjelekkan pihak lain," kata Khaeron.




Hari ini, dari Kantor Kepresidenan, Jakarta, Said secara terpisah meminta, "Berkaitan dengan Petral dan sebagainya saya kira tidak ada keputusan besar dan penting yang tidak melibatkan pimpinan tertinggi negara."




Pernyataan Said itu disampaikan merespon Yudhoyono yang merasa difitnah Said, yang menyatakan, pembenahan mafia migas kerap berhenti di meja presiden ketika itu. Yudhoyono lalu mengatakan tanggapan dalam akun facebook pribadi.




Yudhoyono bahkan menyatakan, "Sebenarnya saya mendukung upaya pemerintahan Presiden Jokowi untuk lakukan penertiban, karena setiap presiden pada hakekatnya begitu." 




Selama dia memerintah, dalam akun facebook itu, tidak ada yang memberi saran Petral dibubarkan dan hal ini telah Yudhoyono konfirmasi ke mantan Wakil Presiden, Boediono, dan para menteri terkait. 




"Tetapi mengapa harus terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya. Popularitas bisa dibangun tanpa menjelekkan pihak lain," kata Yudhoyono dalam akun facebook-nya tertanggal 18 Mei 2015 itu. 




Ini yang kedua kalinya Yudhoyono mengeluarkan pernyataan tentang tudingan ketidakberesan tata kelola pemerintahan pada masanya oleh personel pemerintahan saat ini. Yang pertama adalah anggapan bahwa Indonesia masih berhutang pada IMF dari personel penting pemerintahan saat ini.




Said menegaskan, pelibatan para pimpinan petinggi negara juga terjadi saat ia memutuskan atau mendorong keputusan pembubaran Petral. 




"Jadi kira-kira itu tanggapan saya. Mohon tidak diperpanjang. Karena sebetulnya, yang kita lakukan semata-mata untuk menata hal yang waktunya harusnya sudah lama ditata," kata Said kepada pers.

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015