"Wapres telah meminta komitmen dari masyarakat internasional untuk benar-benar bekerja sama," kata Deputi Sekretariat Wapres Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar, setelah Wapres Jusuf Kalla bertemu dengan perwakilan UNHCR (Badan Pengungsi PBB) di kantor Wapres, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, bila Indonesia menerima dengan tangan terbuka seluruh pengungsi tanpa ada bantuan dari internasional itu akan menjadi beban sosial dan ekonomi yang dapat dinilai tidak adil bila hanya dibebankan kepada RI.
Dengan demikian, hal ini juga menjadi dilema karena bila pengungsi ditolak dapat dituduh kejam dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.
Sementara itu, perwakilan UNHCR Thomas Vargas mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan baik dengan Wapres RI dan UNHCR menyampaikan pentingnya negara-negara untuk menolong pengungsi.
Selain itu, ujar Thomas Vargas, negara-negara tersebut juga harus saling membagi tanggung jawab dan bekerja sama guna mengatasi permasalahan tersebut. UNHCR juga bekerja sama erat dengan berbagai mitra di lapangan.
"Sangat penting pertama untuk menolong, kemudian menyediakan solusi yang layak," kata perwakilan UNHCR.
Sebelumnya, PBB pada Selasa (19/5) mendesak Indonesia, Malaysia dan Thailand menggelar penyelamatan bagi pengungsi, yang terkatung-katung di lautan, dan membolehkan mereka mendarat.
Menurut badan PBB untuk pengungsi (UNHCR), sekitar 4.000 pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh berjuang mempertahankan hidup di perahu dengan cadangan makanan terbatas.
Setengah di antara mereka sudah 40 hari terkatung-katung di laut dengan berdesakan dalam lima kapal di dekat garis pantai Myanmar dan Bangladesh.
UNHCR bersama Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan kantor PBB untuk hak asasi manusia mendesak Indonesia, Malaysia, dan Thailand menghentikan pengusiran terhadap perahu pengungsi, yang hendak memasuki wilayah ketiga negara tersebut.
Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Thailand harus "menyediakan fasilitas pendaratan yang efektif sekaligus pertolongan kemanusiaan yang memadai," demikian tuntutan ketiga organisasi internasional itu.
Selain itu, negara Asia Tenggara tersebut juga harus membentuk prosedur penyaringan untuk mengidentifikasi siapa saja di antara imigran yang membutuhkan perlindungan sebagai pencari suaka.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2015
