Banyaknya partai melahirkan banyak kepentingan sehingga melemahkan posisi presiden sebagai kepala negara."
Jakarta (ANTARA News) - Koalisi Pergerakan Mahasiswa Indonesia (KPMI) berunjuk rasa memperingati Hari Kebangkitan Nasional 1908 dan Reformasi 1998 di depan Istana Negara, Rabu, menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk pemberlakuan sistem politik nasional dwi-partai.

"Semangat reformasi yang bertujuan membebaskab rakyat dari rezim yang menindas seakan malah mencengkeram rakyat itu sendiri," kata koordinator lapangan KPMI Romadon Reubun saat berunjuk rasa.

Selain itu, ia menyatakan, "Kondisi geo politik pasca-reformasi mengarah pada pembangunan sekte, melahirkan dua sistem kontroversial, presidensialisme dan multi-partai."

Bahkan, ia menilai, sistem multi-partai yang ada saat ini dirasa justru saling melemahkan.

Menurut KPMI, pemerintahan yang dijalankan bersistem presidensil yang digandengkan dengan sistem multi-partai yang menempatkan dominasi parlemen tidaklah sinergis.

"Banyaknya partai melahirkan banyak kepentingan sehingga melemahkan posisi presiden sebagai kepala negara," kata Romadon.

Selain itu, KPMI juga menuntut pengembalian format pendidikan nasional sesuai amanat Pancasila, dan turunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Suasana unjuk rasa di depan Istana Negara sekira pukul 14.00 WIB mulai ramai, beberapa elemen masyarakat dan mahasiswa sudah mulai berdatangan, sekalipun lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Utara masih terlihat lancar dan polisi belum menutup jalan.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2015