"Pada prinsipnya Presiden menghendaki pelaksanaan Pilkada sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Dengan ini Presiden menghendaki partai yang masih memiliki kepengurusan ganda dipersilahkan menyelesaikan sendiri masalahnya. Presiden tidak mau ikut campur," ujar Teten.
Selain itu, Presiden memberikan dukungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan aturan dan persiapan teknis untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak.
Kemudian Teten juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi juga mengimbau semua pihak agar ada peningkatan kualitas demokrasi pada Pilkada serentak.
Pelaksanaan pilkada 2015 akan dimulai dengan pendaftaran peserta pada 26-28 Juli 2015, namun hingga saat ini masih ada dua partai yang mengalami dualisme kepemimpinan yaitu Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Untuk itu, presiden meminta agar kedua partai tersebut menyelesaikan masalah internal mereka sendiri sebelum waktu pendaftaran Pilkada 2015 dibuka.
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 menjadi sarana masyarakat untuk memilih pemimpinnya, keberhasilan penyelenggaran membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari perserta Pemilu.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa sampai saat ini KPU telah menjalankan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2015, diantaranya membuka kesempatan kepada para calon perseorangan untuk mengumpulkan dukungan bagi pemenuhan persyaratan.
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
