Situbondo (ANTARA News) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang akan diselenggarakan di Jombang, Jawa Timur, Agustus 2015.

"Saya sudah bertemu Presiden dan Wakil Presiden, memastikan tidak akan intervensi. Justru parpol yang selalu mendekat ke muktamar," katanya pada sarasehan nasional "Meneguhkan Qanun Asasi sebagai Prinsip Jamiyah Nahdlatul Ulama" di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Kamis.

KH Hasyim Muzadi yang juga mantan Ketua Umum PBNU itu mengemukakan bahwa parpol berusaha mendekati muktamar NU karena ingin mendapatkan suara dari NU dan bukan mengurusi NU.

Pada kesempatan itu, Hasyim berharap agar pelaksanaan muktamar mendatang dapat menjadi sarana untuk mengembalikan NU ke rel yang sebenarnya.

Ia menengarai saat ini ada upaya untuk mengubah NU dari dalam dengan tujuan akhir adalah melemahkan, bahkan menghancurkan organisasi yang didirikan oleh KH Hasyim Asyari tersebut. Padahal, kalau NU mundur, diyakini negara juga akan mundur.

"Tanpa NU, NKRI (negara kesatuan Republik Indonesia) tidak ada jaminan. Bahkan kalau NU hancur, NKRI juga akan hancur. Yang made in Indonesia kan cuma NU dengan Muhammadiyah," katanya pada sarasehan yang diikuti para ulama Jawa, Madura, NTB dan Bali itu.

Pewarta: Masuki M Astro
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015