"Kami sedang mengupayakan agar adanya tes urine bagi pelajar yang akan masuk sekolah, misalnya dari SMP ke SMA/sederajat dan saat masuk ke perguruan tinggi, juga bagi para pekerja di instansi swasta dan nasional," kata Kepala BNN Provinsi Papua, Brigjen Pol Sukirman di Kota Jayapura, Jumat.
Tes urine tersebut, kata mantan Waka Polda Kalimantan Selatan itu, bukan untuk memberikan hukuman kepada pelajar atau pekerja yang terbukti positif atau coba-coba menggunakan narkoba, tetapi lebih kepada bagaimana mendeteksi sejauh mana barang ilegal tersebut bisa mudah didapatkan atau beredar di kalangan tersebut.
"Ini masih sebatas wacana, masih perlu dikaji lebih dalam dengan para pemangku kepengtingan, tujuannya untuk mencegah peredaran narkoba masuk ke Papua. Karena dengan mencegah merupakan salah satu upaya memutus barang haram beredar disini," katanya.
Hanya saja, Sukirman menyampaikan bahwa sekali tes urine, estimasi biayanya per orang mencapai Rp100 ribu sehingga hal itu butuh dukungan semua pihak untuk mewujudkan usulan tersebut agar bisa terealisasi.
"Memang biaya tes urine cukup mahal, tapi kalau kita berangkat dari pemahaman yang sama, mencegah peredaran narkoba, menyelematkan generasi muda kita, maka hal itu saya kira bisa diupayakan," katanya.
Sukirman mengaku, BNN Papua sejak beroperasi di wilayah paling timur Indonesia itu sudah melakukan berbagai tugas dan fungsi pokoknya, meskipun belum maksimal jika dipandang dari segi penindakan karena masih kekurangan personil dan alat pendukung lainnya.
"Berbagai sosialisasi bahaya narkoba terus kami lakukan, seperti dor to dor ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, berbagai komunitas, instansi horisontal dan vertikal juga dilakukan, termasuk gelar tes urine di beberapa sekolah di Papua dan instansi vertikal," katanya.
"Juga, salah satunya dengan meningkatkan koordinasi pemberantasan penggunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dengan berbagai instansi yang ada di Papua," lanjutnya.
Mengenai rehabilitasi untuk para pecandu narkoba, Sukirman yang baru menjabat sebagai kepala BNN Papua pada Maret 2015 itu mengatakan sedang berjalan yang bekerjasama dengan TNI dan Polri di Papua termasuk dengan sejumlah rumah sakit pemerintah setempat.
"Kalau dengan Polda Papua, saat ini ada 26 orang yang sedang menjalani rehabilitasi tahap pertama selam tiga bulan di SPN Jayapura yang telah dimulai sejak 7 Mei 2015. Dan di markas Rindam Sentani, Kabupaten Jayapura, kerjasama dengan Kodam XVII/Cenderawasih akan berlangsung pada akir bulan ini," katanya.
Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
