Sudah lama Aung San Suu Kyi dikenal enggan bertindak untuk mendorong perbaikan sikap politik domestik Myanmar terkait etnis RohingyaJakarta (ANTARA News) - Pemerintah Myanmar bersama dengan tokoh politik Aung San Suu Kyi diharapkan lebih berperan dalam menyelesaikan masalah pengungsi Rohingnya, kata Direktur kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS) Guspiabri Sumowigeno.
"Saya melihat bahwa semua pihak di Myanmar harus ikut bertanggungjawab, bukan hanya rezim penguasa Myanmar tetapi juga tokoh politik Aung San Suu Kyi yang digadang-gadang dunia internasional sebagai pahlawan HAM dan demokrasi," katanya di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan pertemuan darurat di Kuala Lumpur (20/5), antara para Menlu Thailand, Indonesia dan Malaysia, untuk sementara masalah pengungsi Rohingya sepertinya ada jalan keluar. Terutama untuk mereka yang mengalami kesulitan di lautan.
Solusi final atas masalah ini ada ditangan Myanmar sendiri, bukan di tangan negara lain yang dibanjiri ribuan pengungsi Rohingya.
Faktanya, pengungsi Rohingya melarikan diri dari tekanan politik dan sosial-ekonomi yang dibuat Myanmar.
Aung San Suu Kyi lanjut Guspi sebagai pemegang Nobel Perdamaian, seharusnya punya posisi kuat di Myanmar. Ia potensial menjadi pilar strategis bagi penyelesaian persoalan Rohingya.
Hanya saja tokoh ini mengambil jarak terhadap isu ini dan patut dipertanyakan semua pihak.
"Sudah lama Aung San Suu Kyi dikenal enggan bertindak untuk mendorong perbaikan sikap politik domestik Myanmar terkait etnis Rohingya yang tinggal di Negara Bagian Rakhine," ujarnya.
Menurut Guspi perubahan politik di Myanmar merupakan inti skema penyelesaian masalah Rohingya. Tekanan internasional yang dialamatkan pada Indonesia untuk menyelesaikan persoalan ini tidak tepat sama sekali.
"Ini adalah momen mempertanyakan legitimasi moral pemegang hadiah Nobel Perdamaian beserta semua panitia yang memilihnya," katanya.
Sikap Myanmar yang terus mengingkari suku Rohingya sebagai warga negara Myanmar, akan berdampak pada pandangan warga Indonesia mengenai integritas wilayah negara Myanmar.
"Kalau mereka tidak diberikan kewarganegaraan Myanmar, seharusnya mereka harus boleh membuat negara sendiri di wilayah yang didiami sejak berabad lalu," katanya.
Pewarta: Feru Lantara
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2015
