Menteri-menteri kabinet setiap tahun menerima 134.565 pound (Rp2,7 miliar), termasuk gaji mereka sebagai anggota parlemen. Pembayaran telah dibekukan sejak 2010, ketika gaji mereka dipotong sebesar lima persen sebagai bagian dari upaya penghematan yang dijalankan pemerintahan koalisi saat itu.
Partai asal Cameron, Partai Konservatif, yang mengantongi kemenangan besar mengejutkan pada pemilihan bulan ini, telah menjanjikan akan menemukan pemotongan pembelanjaan senilai 25 miliar pound (Rp509 triliun) dalam dua tahun ke depan di saat mereka berupaya membuat defisit anggaran 5 persen menjadi surplus pada 2018/2019.
"Kita akan terus mengambil keputusan sulit yang diperlukan guna mengurangi pengeluarkan dan menyelamatkan perekonomian kita," tulis Cameron di surat kabar Sunday Times.
"Saya telah memutuskan untuk membekukan pembayaran (gaji) para menteri di pemerintahan ... sementara kita terus membanting tulang sebagai negara, kita akan terus memainkan peranan kita."
Sebuah lembaga independen yang mengawasi gaji dan pengeluaran para anggota parlemen telah merekomendasikan agar keseluruhan 650 anggota parlemen, termasuk menteri-menteri, menerima kenaikan gaji sebesar 10 persen tahun ini.
Cameron telah meminta agar usul itu dipertimbangkan.
Pada masa lalu, ketika lembaga independen itu telah meningkatkan gaji para anggota parlemen, pemerintah menurunkan penghasilan para menteri di atas gaji mereka sebagai anggota parlemen sehingga paket gaji keseluruhan yang mereka terima tidak berubah.
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
