"Kalau ada masalah hukum harus diselesaikan," kata Johnny di Jakarta, Senin.
Johnny menuturkan pejabat Dirjen BC harus memiliki rekam jejak yang baik untuk memastikan kinerja di jajarannya berjalan lancar.
Johnny menekankan tim seleksi harus mempertimbangkan rekam jejak para calon Dirjen BC terkait masalah hukum.
"Saya yakin Menteri Keuangan atau tim penilainya itu mengerti secara jelas tentang permasalahan ini (hukum)," ujar politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.
Johnny mengatakan saat ini pemerintah membutuhkan seorang Dirjen BC setingkat pejabat eselon I yang definitif untuk membenahi Bea Cukai.
Di sisi lain, DPR RI tidak dapat mengintervensi pemilihan Dirjen BC karena itu sepenuhnya kewenangan pemerintah.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz menekankan intinya yang menduduki Dirjen BC harus memiliki rekam jejak bagus tanpa ada tersangkut persoalan hukum.
"(Calon Dirjen Bea Cukai) baik dari anggota Polri, TNI, internal Kemenkeu maupun kementerian lain atau orang internal Bea Cukai pun harus bersih dari persoalan hukum. Pihak panitia seleksi juga harus menelusuri rekam jejak calon pejabat pemerintah," ungkap Donald.
Sama halnya Presiden Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Jusuf Rizal menyampaikan tim seleksi harus mengedepankan independensi, kapabilitas dan integritas kandidat.
Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
