"Proyeknya sedang disiapkan betul, agar sudah benar-benar siap tender. Misalnya, dari sisi studi kelayakan, proyek itu harus dipastikan sudah mumpuni dan siap ditawarkan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil di kantornya Jakarta, Selasa.
Pemerintah, ujar Sofyan, ingin memastikan proyek-proyek KPS yang terdaftar dalam "Public Private Partnership (PPP) Book" tersebut siap, sebelum ditawarkan kepada swasta.
Hingga saat ini, kata dia, pemerintah masih mengalkulasi kebutuhan investasi "PPP Book" itu.
Sofyan juga mengatakan, dirinya tidak menetapkan target untuk peletakan tiang pancang pertama pembangunan proyek KPS.
"Kami tidak akan bicara target groundbreaking, tapi yang penting kita persiapkan proyek-proyek itu dengan baik," kata dia.
Total kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur seperti yang pernah diungkapkan Direktur Kerja Sama Pemerintah Swasta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bastari Pandji Indra adalah sebesar Rp4.796 triliun dalam kurun 2015-2019.
Dukungan pendanaan dari swasta diharapkan mencapai 36,52 persen atau Rp1.751 triliun dan BUMN Rp1.066 triliun atau 22,23 persen.
Sisanya, Rp1.433 triliun atau 29.88 persen dari APBN dan Rp545,3 triliun atau 11,37 persen dari APBD.
Salah satu proyek prioritas yang rencananya dapat dibiayai melalui skema KPS adalah proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 65,06 kilometer.
Proyek KPS dipayungi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
