"Kalau PPP tidak ada upaya untuk islah atau aternatif lain untuk menyelesaikan konflik, saya khawatir, PPP tergusur dan tidak ikut Pilkada krena tidak ada payung hukum, tidak ada celah dalam UU sebagai pintu masuk bagi parpol yang berkonflik karena UU melegitimasi yang legal, yang legal itu cuma satu," kata Hazrul di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Katanya lagi, tidak ikutnya PPP dalam Pilkada nanti tentu akan berdampak pada Pemilu 2019.
"Nama besar PPP dan sebagai partai tertua akan mengalami kesulitan untuk konsolidasi dan bangkit kembali meraih kemenangan di 2019," katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap Partai Golkar yang mau mengalah dan islah.
"Saya menaruh apresiasi kepada Golkar yang nasionalis, dengan kesadaran intelektul petingginya, mampu untuk islah, sementara PPP yang berlandaskan agama Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, menciptakan kader ahlaqul kharimah belum ada tanda-tanda gencatan senjata, jangan kan untuk islah, gencatan senjata saja tidak ada tanda-tandanya," kata Hazrul.
Seharusnya, lanjut dia, PPP yang berlandaskan Islam lebih dulu islah dari Golkar. Karena dalam Islam tidak dibenarkn memelihara konflik yang merugikan meskipun konflik dan beda pendapat itu ada dalam ajaran Islam tapi tidak merugikan dan bisa diselesaikan dengan cepat.
"Saya berharap tumbuh kesadaran kedua pihak (kubu Romahurmuziy dan Djan Farid) untuk islah, minimal menyongsong pilkada ini," demikian Hazrul.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
