"Bagaimana sinkronisasi antara Polri dan BNPT karena pekerjaan Polri di Poso memunculkan antipati masyarakat," kata anggota Komisi III DPR RI Taufikulhadi di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu.
Dia menilai konsep deradikalisasi yang dijalankan sudah benar, namun caranya masih salah sehingga perlu konsep yang jelas mengenai hal tersebut.
Taufikulhadi juga mengkritisi kinerja Polri melakukan penggerebegan terduga teroris sehingga menimbulkan antipati dari masyarakat.
"Pekerjaan polisi di sana memunculkan antipati masyarakat. Karena polisi melakuannya dengan masif saat menggerebeg terduga teroris," ujarnya.
Anggota Komisi III Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding juga mempertanyakan mengapa terorisme di Poso tidak kunjung selesai.
Sudding mempertanyakan, bagaimana kordinasi antarlembaga untuk penanganan Poso karena beberapa waktu lalu TNI melakukan latihan di Poso tanpa kordinasi dengan BNPT.
"Jangan ada anggapan persoalan Poso menjadi proyek. Kemarin ada latihan TNI, dan bilang tidak ada jaringan teroris di sana. Ini tidak ada koordinasi," katanya.
Sudding juga mengkritisi apa yang dilakukan BNPT dengan deradikalisasinya juga tidak ada kordinasinya dengan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
Kepala BNPT Saud Usman Nasution mengatakan sudah melakukan penegakan hukum dengan bersinergi dengan seluruh pihak.
Saud mengakui, penangkapan teroris di Poso memang membuat dendam tersendiri sehingga masalah horisontal sering muncul di sana.
"Kita harus bersikap arif dan bijaksana dengan melibatkan semuanya karena penanganan Poso tidak bisa parsial, kalau tidak akan menimbulkan luka baru," kata Saud.
Saud menjelaskan BNPT menggunakan pendekatan kultur dan budaya, khusus untuk teroris yang dipenjara, keluarga, dan simpatisannya.
Selain itu menurut dia BNPT juga bekerja sama dengan PBNU, Muhammadiyah, dan MUI untuk menyebarkan berbagai informasi institusi tersebut kepada masyarakat.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
