Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan dirinya mengharapkan agar semua partai politik dapat ikut serta dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015.

Menko mengatakan hal itu saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis, terkait konflik di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengancam kedua partai tersebut tidak dapat ikutserta dalam pilkada.

Namun demikian, hal itu, menurut dia, tergantung pada masing-masing elit partai karena Pemerintah tidak boleh mengintervensi partai politik dalam menyelesaikan permasalahannya.

"Itu bukan domain pemerintah," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya telah menyeru kepada elit pemimpin kedua partai tersebut agar dapat segera menyelesaikan persoalan sebelum terlambat tidak bisa mendaftarkan calonnya dalam pilkada.

"Jangan sampai kepentingan elit mengorbankan yang di bawah," katanya.

Sementara itu, Partai Golkar kini tengah menjajaki kemungkinan islah antara kepengurusan Golkar versi Munas Bali yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie dan versi Munas Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono agar dapat mengikuti pilkada.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang merupakan politisi senior Partai Golkar menjadi mediator islah tersebut. JK berharap Golkar dapat ikut dalam pilkada serentak.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah bereaksi atas dualisme kepengurusan dua partai politik tersebut. Bagi parpol yang mengalami dualisme kepengurusan, KPU menyaratkan harus memiliki keputusan hukum tetap dan mengikat (inkrach) atau diselesaikan secara internal untuk bisa ikut dalam pilkada.

Ini berarti, bila tidak bisa islah menyelesaikan perkara dualisme kepengurusan, maka Partai Golkar dan PPP harus menunggu keputusan final pengadilan tingkat akhir di Mahkamah Agung yang akan memakan waktu lama. Hal itu mengancam keduanya tidak bisa turut serta di pilkada yang pendaftaran calon pesertanya pada 26-28 Juli 2015.

Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015