"Jabodetabek bukanlah didesain untuk menyokong Jakarta," kata Ferry dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Menteri Agraria, bila pemikiran seperti itu digunakan untuk mengelola kawasan Jabodetabek maka yang muncul hanyalah semangat eksklusivitas.
Untuk itu, ujar dia, perlu adanya penerapan pola kerja sama yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah di kawasan ibu kota.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan pola pendanaan bagi Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjurkarpur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangeran, Bekasi, Cianjur, Karawang, dan Purwakarta) diubah yakni tidak lagi menggunakan hibah dari setiap daerah terkait.
"Karena sesuai ketentuan yang ada saat ini, hibah itu tidak boleh berulang-ulang," kata Plt Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa, di Bandung, Minggu (24/5).
Ia mengatakan, selama ini semula penganggaran program BKSP ini menggunakan dana hibah dari masing-masing provinsi dan Provinsi DKI Jakarta menggucurkan anggaran paling besar dibanding dua provinsi lain.
Menurut Iwa, pihaknya mengusulkan aturan baru terkait penganggaran dan berdasarkan usulan yang mengemuka, anggaran operasional kesekretariatan BKSP akan ditanggung satu provinsi secara bergantian.
"Jadi untuk anggaran, jika BKSP dikelola Banten, maka anggaran operasional kesekretariatan seluruhnya dari Banten," katanya.
Menurut dia, pola yang sama akan diterapkan jika pada tahun mendatang BKSP akan diketuai oleh DKI maka seluruh anggaran akan dipenuhi seluruhnya oleh ibu kota tersebut.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
