Ia menambahkan, atas sikap Menpora itu, dirinya menyebutkan, tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan langkah-langkah tegas terhadap Menpora.
"Di DPR RI ada langkah politik yang bisa dilakukan, apalagi sudah merugikan publik. Kita punya hak bertanya pada Menpora, dan kalau tidak puas punya langkah selanjutnya, hak interpelasi," kata Teuku saat diterima oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.
Kata Teuku, Komisi X DPR RI sudah melayangkan surat undangan untuk Menpora sebanyak dua kali, yakni sebelum reses dan saat reses.
"Kami sudah kirim 2 kali sejak SK pembekuan PSSI terbit. Seminggu sebelum reses, kita keluarkan undangan, beliau surati tidak bisa hadir karena reses. Saat reses kita undang lagi mengingat dinamika kegaduhan akibat SK makin meningkat. Kita juga bahas juga persiapkan Sea Games," kata dia.
Teuku menambahkan, atas ketidakhadiran Menpora itu tentu tidak bisa didiamkan begitu saja.
"Kami tak bisa diam, kami minta pimpinan DPR berkomunikasi dengan Presiden," kata politisi Partai Demokrat itu.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
