"Beliau pasti (akan) dipanggil untuk dimintai keterangan karena beliau salah satu penanggung jawab proyek saat itu," kata Waseso di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.
Pihaknya pun masih menelusuri adanya penyimpangan dana negara dalam proyek bernilai Rp317 miliar tersebut.
"Sementara ini kami menduga ada penyimpangan," katanya.
Dalam kasus ini, pihaknya menduga proses pekerjaan dalam proyek cetak sawah tidak sesuai kontrak dan adanya pengadaan lahan fiktif.
Dalam proyek itu, PT Sang Hyang Seri (SHS) yang merupakan BUMN pangan menjadi penanggung jawab proyek. Dalam mengerjakan proyek tersebut, PT SHS dibantu beberapa perusahaan lain yakniPT Hutama Karya, PT Brantas Abipraya, PT Yodya Karya, dan PT Indra Karya.
Sementara beberapa BUMN yang diketahui turut mendukung pelaksanaan proyek tersebut dari segi pendanaan di antaranya PT BNI, PT Pertamina, PT Indonesia Port Corporation (IPC), PT BRI, dan PT PGN.
Pada Kamis (28/5), penyidik Bareskrim menjadwalkan pemeriksaan tiga orang saksi yakni Dirut PT PGN Hendi Priyosantoso, mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan, dan Dirut PT SHS Upik Raslina Wasrin.
Kendati demikian, ketiganya tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan tersebut.
"Ada beberapa pejabat BUMN yang dipanggil tapi yang bersangkutan tidak hadir. Selanjutnya akan dilayangkan panggilan kedua," katanya.
Hingga saat ini, Bareskrim telah memeriksa 20 orang saksi dalam kasus itu.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2015
