Beberapa waktu lalu ada pertemuan dunia yang membahas tentang perkembangan pendidikan, saya akan sampaikan hasilnya guna menunjang target masuk tujuh besar perekonomian dunia 2030,"Jakarta (ANTARA News) - Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam menjelaskan hasil pertemuan deklarasi dunia terkait masalah pendidikan atau "World Education Forum 2015" (WEF).
"Beberapa waktu lalu ada pertemuan dunia yang membahas tentang perkembangan pendidikan, saya akan sampaikan hasilnya guna menunjang target masuk tujuh besar perekonomian dunia 2030," kata Nizam di Jakarta, Jumat.
Usai mengisi materi mengenai pendidikan di acara "National Educator Conference 2015" yang diselenggarakan Universitas Sampoerna, dia menjelaskan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, terlebih dulu pengajarnya harus berkompeten.
"Ya, guru harus berkompeten agar bisa menularkan ilmu yang bermanfaat pula," katanya.
Kemudian, Nizam memaparkan beberapa hal yang menjadi perhatian dalam forum dunia tersebut yang berkaitan dengan peningkatan pendidikan di Indonesia.
Pertama, pendidikan adalah sebagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan didapatkan setiap orang.
Kedua, setiap orang yang mendapatkan pendidikan wajib mendapat perlakuan setara tanpa adanya perbedaan status.
Kemudian, siswa yang memiliki kebutuhan khusus harus mendapatkan perhatian sesuai dengan apa yang dibutuhkan, guna mendapat hak pengajaran yang sama.
Keempat, mutu pendidikan harus difungsikan untuk pembangunan yang berkelanjutan demi kemajuan suatu bangsa.
Yang terakhir adalah kebutuhan pembelajaran disesuaikan untuk memiliki suatu keterampilan yang jelas sesuai dengan bakat dan minat siswa ke depannya.
"Yang saya sampaikan tersebut adalah lima kesepakatan dunia, dan Indonesia harus menyesuaikannya untuk mengejar beberapa ketinggalan," tuturnya.
Selain itu, hal terpenting adalah setiap negara dunia harus memiliki program minimal wajib belajar 12 tahun bagi kebutuhan masyarakatnya. Dalam pendidikan 12 tahun tersebut, wajib belajar sembilan tahun harus bebas pungutan biaya atau dibiayai oleh negara masing-masing.
"Saya berharap semua lapisan masyarakat mendukung program ini demi terciptanya daya saing bangsa yang kompetitif di seluruh daerah Indonesia," kata Nizam.
Pewarta: Afut Syafril
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
