Khartoum (ANTARA News) - Sudan terbuka bagi dialog dengan negara-negara Barat, kata Presiden Omar Hassan al-Bashir pada Selasa dalam pesan dari seorang pemimpin yang dicari-cari atas tuduhan genosida sehingga negaranya menderita akibat sanksi-sanksi ekonomi.

Berbicara pada awal masa kepresidenan yang baru, Bashir yang berusia 71 tahun juga menyerukan bagi persatuan nasional sementara ia menghadapi pemberontakan dan berkurangnya penghasilan dari minyak menyusul pemisahan Sudan Selatan pada 2011, lapor Reuters.

Sudan telah lama berada di bawah sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan termasuk dari Amerika Serikat. Bashir juga menghadapi dakwaan di Mahkamah Kejahatan Internasional karena ia mendalangi genosida dan kejahatan-kejahatan lain dalam kampanyenya membasmi pemberontakan di kawasan Darfur.

Ia telah membantah semua dakwaan-dakwaan itu.

"Sudan akan berusaha, Insya Allah, dan dengan hati terbuka, untuk melanjutkan dialog dengan negara-negara Barat supaya hubungan-hubungan kembali normal," kata Bashir kepada para anggota parlemen setelah upacara pengambilan sumpah yang dihadiri para pemimpin regional dan Afrika.

"Saya akan, insya Allah, menjadi presiden bagi semua. Tak ada perbedaan antara mereka yang memilih kami dan mereka yang tidak, antara yang berpartisipasi dan mereka yang memboikot (pemilihan)," kata Bashir.

"Ini hak yang dijamin bagi semua," kata dia kepada parlemen dan pemimpin-pemimpin negara asing termasuk Presiden Zimbabwe Robert Mugabe dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.

Para pengamat politik menanggapi skeptis atas seruan Bashir untuk pembicaraan dengan Barat.

"(Dia harus) melepaskan visi lamanya bermusuhan dengan Barat karena negara-negara Barat punya posisi tegas atas isu-isu yang berseberangan (dengan Sudan)," kata Ahmed Hassan al-Jak, guru besar di Universitas Khartoum.

Isu-isu tersebut mencakup penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan diakhirinya perang di Darfur dan konflik-konflik lainnya, kata dia.

Bashir meraih 94 persen suara dalam pemilihan nasional pada April, pemungutan suara sejak Sudan Selatan terpisah dari Sudan pada 2011, tetapi pemilu itu diboikot oleh sebagian besar partai oposisi. Partai Kongres Nasional yang memerintah menguasai 323 dari 426 kursi di parlemen.

Tokoh-tokoh oposisi mengatakan pemerintahan Bashir telah menyebabkan Sudan terisoloasi dari institusi-institusi politik dan finansial global.

Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dilarang berbisnis dengan Sudan, walaupun Tiongkok dan para investor lain segera memanfaatkan peluang.

Bashir, yang memiliki dukungan kuat dari tentara dan masih populer di antara banyak lapisan masyarakat, mendesak partai-partai oposisi dalam pidatonya pada Selasa untuk bergabung dengan "dialog nasional" yang dia katakan akan mulai dalam beberapa hari ke depan.

Ia juga memperbarui pengampunan umum bagi kelompok-kelompok bersenjata yang "benar-benar berniat kembali dan berpartisipasi dalam dialog".

Sudan telah menghadapi pemberontak di kawasan Darfur sejak 2003 dan pemisahan diri tapi terkait pemberontakan di Nil Biru dan Kordofan Selatan sejak pemisahan Sudan Selatan pada 2011.

(Uu.M016)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015