"Semestinya untuk peningkatan upaya diplomasi ekonomi itu ada peningkatan atau anggaran khusus. Kalau menurut saya, mestinya Kemlu bisa dapat tambahan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk diplomasi ekonomi. Jadi, anggarannya menjadi sekitar Rp7 triliun," kata Mahfudz Siddiq di Jakarta, Selasa.
Pernyataan tersebut dia sampaikan saat ditemui di sela-sela Rapat Kerja antara Komisi I dan Kementerian Luar Negeri di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD.
Menurut Mahfudz, bila Kementerian Luar Negeri ingin diplomasi ekonomi dijadikan sektor untuk mempromosikan atau memasarkan pontensi-potensi ekonomi Indonesia melalui KBRI dan Perwakilan RI di luar negeri, hal itu harus didukung dengan anggaran.
Dia menambahkan, Komisi I DPR mendukung penambahan anggaran itu karena adanya peningkatan upaya diplomasi oleh Kementerian Luar Negeri, namun nilai anggaran Kemlu masih tetap sama.
"Terkait dengan anggaran, satu hal yang kita kritisi bahwa ketika fungsi dan peran Kemlu sekarang ini makin diperkuat, terutama untuk diplomasi ekonomi, tetapi tidak ada kebijakan baru di bidang anggaran. Padahal, kegiatan diplomasi ekonomi kan perlu investasi yang besar," ujar dia.
"Dan kalau kita lihat anggaran Kemlu tahun ini kan relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sementara ada penambahan fungsi yang harusnya didukung juga dengan anggaran," lanjut dia.
Oleh karena itu, Mahfudz berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo perlu memberikan arahan bahwa penguatan fungsi diplomasi ekonomi seharusnya diikuti oleh Kementerian Keuangan dengan mendukung anggaran Kementerian Luar Negeri.
"Secara prinsipnya, kami mendukung peningkatan anggaran Kementerian Luar Negeri, tinggal nanti angka-angkanya dibicarakan antara Kemlu dan Kementerian Keuangan," ujar Mahfudz.
Ketua Komisi I DPR itu juga mengungkapkan bahwa sejauh ini anggaran Kemlu sebagian besar ditujukan untuk biaya operasional Perwakilan RI di Luar negari, yaitu sekitar Rp3 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk biaya operasional 132 perwakilan RI di luar negeri, termasuk untuk kegiatan kekonsuleran, perlindungan WNI di luar negeri, dan diplomasi politik.
Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
