"Saya apresiasi karena Jawa Barat itu salah satu provinsi yang terdepan dalam penegakan lingkungan, dan memang itu yang diperintah Presiden kepada saya untuk dilakukan secara menyeluruh," kata Siti Nurbaya, di Bandung, Sabtu.
Ditemui seusai menghadiri Peringatan Hari Lingkungan Hidup Jawa Barat, di Halaman Belakang Gedung Sate Bandung, Siti menuturkan salah satu bentuk keseriusan Pemprov Jabar dalam penegakan hukum lingkungan hidup ialah dibentuknya Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (PHLT).
"Saya pikir harusnya di semua daerah ada seperti di Jabar ini (Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu)," kata dia.
Siti juga mengapresiasi Wakil Gubernur Jawa Barat yang rajin berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait masalah lingkungan hidup di wilayah Jawa Barat.
"Boleh jadi wagub se-Indonesia Pak Deddy Mizwar yang kita banggakan ini beliau adalah salah satu wagub yang memberikan antensi lebih kepada lingkungan, kalau ada masalah jam 5 jam 6 pagi ada komunikasi kepada saya," ujar dia.
Namun, lanjut dia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tetap meminta pemerintah provinsi Jawa Barat tidak memberikan toleransi dan menindak tegas kepada para perusak lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.
"Ada beberapa perintah Pak Presiden untuk melanjutkan upaya upaya mengatasi kerusakan dan perusakan lingkungan dan kehutanan. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi perusak lingkungan dan kehutanan, tidak ada toleransi bagi illegal fishing, illegal maining dan illegal logging, itu yang harus ditekankan," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menambahkan Peringatan Hari lingkungan Hidup Sedunia ini harus dijadikan sebagai momentum untuk lebih menjaga lingkungan.
Oleh karena itulah Pemprov Jabar berkomitmen untuk menindak para pelaku perusak lingkungan di wilayah Jawa Barat.
"Tidak ada toleransi bagi penjahat lingkungan karena ini juga menjadi komitmen Presiden. Lembaga juga sudah ada, ada Satgas PHLT, tinggal melaksanakan. Ke depannya mungkin soal penegakkan dan keadilan hukum mesti terus didorong dan harus kita kawal," kata dia.
Keberadaan Satgas PLHT sendiri, menurut dia, sudah dapat dukungan politik dari Presiden Joko Widodo.
"Kita sudah laksanakan. Jadi ketika Presiden menyatakan itu, kita sangat gembira. Karena kalau tanpa komitmen itu, akan sangat sulit menjaga lingkungan hidup. Karena penjahatnya sudah kebanyakan," katanya.
Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat Anang Sudarna menuturkan hingga saat ini upaya penegakan hukum lingkungan belum menimbulkan dampak signifikan dan memberi efek jera.
"Ini karena hukuman bagi para penjahat lingkungan belum sesuai dengan amanat undang-undang," kata dia.
Namun, tambahnya, BPLHD tidak akan pernah lelah apalagi berhenti untuk menindak kepada setiap penjahat lingkungan yang ada di Jawa Barat.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2015
