Menurut saya, apa yang terjadi sekarang adalah pembentukan sebuah pemerintahan yang diisi para politisi, bukan pemerintahan para teknokrat."Ramallah, Wilayah Palestina (ANTARA News) - Pemerintahan kesatuan Palestina, Rabu, mengundurkan diri dalam keretakan yang kian dalam dengan Gaza sementara penguasa yang diakui di wilayah terblokade itu, Hamas, secara terpisah melangsungkan perundingan langsung dengan Israel.
Seorang pembantu presiden Mahmud Abbas mengatakan perdana menteri Rami Hamdallah "menyerahkan pengunduran dirinya kepada Abbas dan Abbas memerintahkan dirinya untuk membentuk sebuah pemerintahan baru," lapor AFP.
Perundingan untuk membentuk pemerintah baru akan termasuk pembicaraan dengan berbagai kelompok politik Palestina, termasuk Hamas, kata pembantu sang presiden, Nimr Hammad.
Pemerintahan beranggotakan para teknokrat itu dibentuk tahun lalu untuk menggantikan pemerintahan saingan di Gaza dan Tepi Barat.
"Pemerintah akan terus menjalankan fungsinya sampai kita memiliki (pemerintahan yang baru)," kata pejabat Organisasi Pembebasan Palestina sebelum adanya pengunduran diri secara resmi.
"Menurut saya, apa yang terjadi sekarang adalah pembentukan sebuah pemerintahan yang diisi para politisi, bukan pemerintahan para teknokrat."
Para pejabat mengatakan langkah itu telah dibicarakan selama beberapa bulan karena ketidakmampuan kabinet untuk menjalankan tugas di Jalur Gaza, yang didominasi Hamas.
Namun, Hamas menolak pembubaran sepihak pemerintahan kesatuan dan mengatakan pihaknya tidak pernah diajak bicara.
"Hamas menolak perubahan sepihak di pemerintahan tanpa persetujuan semua pihak," kata juru bicara Sami Abu Zuhri kepada AFP.
"Tidak ada yang mengatakan apapun tentang keputusan untuk melakukan perubahan dan tidak ada orang yang berbicara dengan kami tentang perubahan pada pemerintahan kesatuan."
Pejabat tinggi Hamas Ziad al-Zaza, memberikan pesan lebih berdamai, dengan menyeru Abbas "untuk membentuk pemerintahan kesatuan dengan semua faksi nasional dan Islamis untuk menghadapi pendudukan Israel."
Riyad al-Maliki, menteri luar negeri pada pemerintahan yang akan berakhir, mengatakan "perdana menteri selalu ingin memasukkan menteri-menteri baru.
"Pada akhirnya, (hal itu) tidak akan mengubah sikap kita terkait perdamaian dan komitmen kita menuju perdamaian dengan Israel, tanggung jawab kita secara regional dan internasional dalam memerangi terorisme," ujarnya saat melakukan kunjungan ke Praha.
Langkah itu dilakukan pada saat yang kritis, dengan sumber-sumber di kalangan Hamas mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan terpisah secara langsung dengan Israel menyangkut upaya untuk mengatur terwujudnya gencatan senjata tak resmi, yang mulai berlaku sejak Agustus lalu dan mengakhiri perang 50 hari di Gaza.
Tidak jelas apakah langkah Abbas untuk membubarkan pemerintahan memiliki kaitan dengan perundingan-perundingan tersebut, namun pejabat PLO mengatakan ia yakin bahwa pembicaraan memegang peranan.
(Uu.T008)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
