Proyek skala besar tersebut, kata dia, adalah pembangunan jalan tol Manado-Bitung sepanjang 39 kilometer, pelabuhan Bitung, perpanjangan landasan pacu bandara internasional Sam Ratulangi dan jalan Boulevard II di Kota Manado, serta pelabuhan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Selanjutnya, pembangunan pelabuhan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud, bendungan multi fungsi Kuwil Kabupaten Minahasa Utara, serta sekolah pelayaran di Kabupaten Minahasa Selatan.
Pembangunan proyek lainnya adalah pengembangan pangkalan udara Sam Ratulangi, bandara Kabupaten Bolaang Mongondow, bandara Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud serta bandara Pihise di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
"Pemerintah daerah berupaya mendatangkan investor ke Provinsi Sulut dengan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan berinvestasi," katanya.
Mantan kepala biro pemerintahan dan humas ini mengatakan, masalah yang berpeluang menjadi penghambat investasi di daerah antara lain keamanan, kepastian hukum, serta ketersediaan permodalan, pemasaran dan bahan baku.
Sementara itu, kendala yang dihadapi pemerintah antara lain, rendahnya tingkat kepatuhan investor atau perusahaan menyapaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM), dan data realisasi dan informasi yang disampaikan kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari proyek yang dilaksanakan.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah kurang mendapatkan informasi terkait kendala yang dihadapi perusahaan, sering terjadi penyimpangan penggunaan izin dan fasilitas oleh investor serta belum tergabungnya kelembagaan penyelenggaraan terpadu satu pintu ke badan koordinasi penanaman modal.
"Pembangunan infrastruktur mega proyek ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan perekonomian daerah dan Indonesia," katanya.
Pewarta: Karel A Polakitan
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
