Selama lima dekade pasca-Perang Dingin, Presiden Raul Castro dan Presiden Barack Obama pada Desember lalu sepakat untuk memulihkan hubungan dan kedua pemimpin juga melakukan pertemuan bersejarah di sela-sela pertemuan pada April lalu di Panama.
"Kita harus membuka kantor kedutaan besar, kedutaan yang sepenuhnya. Kita pernah memiliki kedutaan penuh beberapa tahun silam," kata Patrick Leahy, seorang politisi Demokrat asal Vermont, yang didukung pula oleh sesama Demokrat dari Maryland, Ben Cardin, dan senator Republik asal Nevada, Dean Heller.
"Sebagian orang di Kongres menolak ide pembukaan kedutaan," kata Leahy. "Saya sebut mereka sebagai minoritas."
Leavy, yang kerap berkunjung ke Kuba beberapa tahun terakhir, mengatakan bahwa Obama telah menghapuskan berbagai pembatasan perjalanan penduduk Amerika yang ingin ke pulau di bawah kekuasaan Komunis tersebut, dan ia berharap dalam waktu dekat bakal ada penerbangan komersial yang rutin menerbangi Amerika-Kuba.
Pada saat ini, hanya ada penerbangan carter, dan masih terdapat sanksi yang diterapkan AS terhadap Kuba. Secara hukum, sanksi tersebut hanya bisa dihapus lewat kesepakatan di Kongres yang saat ini dipimpin oleh Partai Republik.
"Ketika presiden benar, saya akan dukung dia. Dan presiden benar dalam hal ini," kata Heller.
"Salah satu alasan mengapa Amerika penting untuk membuka kantor perwakilan diplomatik di Kuba adalah untuk mewakili kepentingan Amerika di Kuba," tambah Cardin.
AS dan Kuba, yang hanya memiliki Seksi Kepentingan dalam hubungan diplomatiknya selama bertahun-tahun, telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas rencana pembukaan kantor kedutaan besar. Sangat diyakini dua negara akan membuka kembali kantor kedutaan paling cepat pada awal bulan ini.
Gedung Putih memandang normalisasi hubungan dengan Kuba adalah salah satu cara untuk mengganti kebijakan yang usang dan sebagai warisan pencapaian kebijakan luar negeri rejim Presiden Obama.
Pada akhir bulan kemarin, AS telah mengeluarkan Kuba--satu-satunya negara di Benua Amerika yang dipimpin oleh Komunisme--dari daftar hitam negara pendukung aksi teror, dan ini turut mendukung upaya normalisasi hubungan kedua negara, demikian laporan AFP.
(Uu.E012)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
