"Kita sedang menunggu peraturan presiden (perpres) soal tata kelola gas sebagai solusinya, karena sudah banyak analisis yang menilai harga gas kita mahal," kata Menteri Sudirman dalam Rapat Dewan Energi Nasional di Jakarta, Senin.
Oleh sebab itu, dalam tata cara alokasi dan penyusunan harga gas harus diatur sedemikian rupa agar lebih transparan, termasuk memberikan persyaratan terentu bagi badan usaha yang ingin masuk di bidang perdagangan gas, ujarnya.
Selain menyampaikan hal tersebut, pada rapat yang berlangsung di Kantor Kementerian ESDM itu, Menteri Sudirman juga memaparkan sejumlah isu-isu strategis di bidang energi, seperti program pembangkit 35 gigawatt serta permasalahannya.
Sehubungan dengan produksi gas Indonesia, sebelumnya Komisi VII DPR-RI telah menetapkan lifting gas bumi untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
"Dari hasil rapat dengan jajaran Kementerian ESDM, kita sepakati batas terbawahnya 1.100 (MMFSCFD), dan batas atasnya 1.300 (MMFSCFD)," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Satya Widya Yudha di Jakarta, Senin (22/6).
Ketika ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Kementerian ESDM, ia menjelaskan keputusan tersebut sudah melalui proses musyawarah dengan seluruh anggota fraksi di Komisi VII.
Pewarta: Roy Rosa Bachtiar
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
