"Mungkin proyek yang akan kita lakukan dengan dana AIIB adalah pembangkit listrik dan infrastruktur maritim seperti pelabuhan," kata dia kepada Antara, Senin malam, usai menandatangani pendirian AIIB dan rangkaian pertemuan bilateral.
Bambang menambahkan, kemungkinan juga ada proyek lain, karena kebutuhan Indonesia sangat banyak dan sudah diidentifikasi.
"Jadi, memang kebutuhan kita untuk mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sangat perlu untuk segera direalisasikan."
Indonesia bersama 56 negara pendiri Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) pimpinan Tiongkok menandatangani pasal-pasal mengenai asosiasi pendirian lembaga baru itu, di Balai Agung Rakyat, Beijing, Senin.
Inisiatif pembentukan AIIB disampaikan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Pertemuan Tingkat Pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali, Oktober 2013.
AIIB adalah bank pembangunan multilateral yang dirancang untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur di Asia baik kepada institusi pemerintah maupun swasta.
Modal yang ditanamkan Indonesia dalam AIIB adalah 672,1 juta dolar AS yang dibayarkan dalam lima tahun atau menempati urutan pemodal terbesar ke-8 di AIIB.
Modal AIIB akan sebesar 100 miliar dolar AS dengan modal disetor tunai (paid-in-capital) sebesar 20 persennya. AIIB diharapkan dapat memasuki entry into force pada Desember 2015 dan mulai beroperasi awal 2016.
Dalam rangka persiapan operasionalnya, akan ada beberapa pertemuan Chief Negotiators sebelum Desember 2015. AIIB diharapkan dapat membantu mengatasi pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Bagi Indonesia, AIIB adalah salah satu opsi sumber pendanaan bagi percapatan pembangunan infrastruktur.
"Kita kan tidak sekadar ada infrastruktur, tetapi kita butuh percepatan membangun infrastruktur, mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Bambang.
Terlebih, AIIB memang mengkhususkan diri pada proyek-proyek infrastruktur komersial dan skala besar, seperti jalan raya, jalan tol, pelabuhan dan bandara skala besar.
"Kalau Bank Dunia (WB) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) menandai pembangunan dalam arti luas ada pendidikan, kesehatan, kalaupun ada alokasi untuk infrastruktur itu pun tidak cukup, karena sudah terbagi untuk sektor pembangunan lain, dan itu pun tidak melibatkan swasta, dan tidak lagi mengizinkan pembangunan pembangkit listrik berbasis batu bara," papar Bambang.
Ia menambahkan, "jika AIIB selain dapat menggandeng swasta, pembangkit listrik berbasis baru bara atau PLTU, mereka masih ijinkan, tentu diolah dengan teknologi ramah lingkungan."
"Karena kita kan ada proyek pembangkit listrik 35 ribu MW. Jadi ada yang bisa di-cover ADB dan WB, ada yang tidak dan di-cover AIIB, begitu pun sebaliknya. Jadi saling melengkapi, dan Indonesia harus memaksimalkan keikutsertaannya dalam AIIB," demikian Bambang.
Pewarta: Rini Utami
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
