Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (DPUCKTR) Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya Rabu mengatakan bahwa tower tersebut diketahui berada di luar area luar cell plan atau rencana penataan pembangunan menara telepon selular.
"Kalau tower yang berada di luar cell plan, kami sudah ajukan bantib (bantuan penertiban) ke Satpol PP," katanya.
Tapi, lanjut dia, penertiban tower ini tidak lantas dirobohkan towernya, melainkan hanya mematikan sambungan listrik ke tower tersebut. "Tapi ini terkendala karena PLN tidak bersedia untuk memutus aliran listrik ini," katanya.
Eri mengatakan, keengganan PLN untuk memutus aliran listrik ke tower yang tidak berizin ini karena mereka menganggap kerja sama yang dilakukan adalah dengan perusahaan tower, bukan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Akhirnya, lanjut dia, untuk menyelesaikan masalah ini, pihaknya berulang kali menggelar rapat dengar pendapat dengan DPRD Kota Surabaya. Dalam rapat itu juga melibatkan pejabat dari PLN.
"Mudah-mudahan bisa cepat selesai. PLN yang ada di Surabaya utara sudah setuju untuk mematikan alirannya," katanya.
Terkait perizinan, lanjut dia, khususnya tower yang masuk dalam area cell plan, Eri menyatakan bahwa semua tower yang ada di area ini sudah mengantongi izin, terutama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Awalnya, lanjut dia, IMB ini berlaku seumur hidup, tapi pada tahun 2012, wali kota mengeluarkan peraturan wali kota (Perwali) yang salah satu pasalnya meminta agar IMB berlaku selama dua tahun. Setelah dua tahun bisa diperpanjang lagi dan seterusnya.
"Tapi aturan ini akan kami koreksi lagi. Karena menurut aturan gubernur, IMB tower itu berlaku seumur hidup," katanya.
Jika dipastikan IMB berlaku seumur hidup, pihaknya akan segera menginventarisasi seluruh IMB tower di area cell plan. Kemudian IMB itu akan diperbarui menjadi berlaku seumur hidup.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan banyak kendala ketika hendak menertibkan tower telekomunikasi ini, salah satunya terkait dengan layanan publik.
Namun ketika nantinya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya secara tegas langsung menghentikan operasional tower tersebut, tentu akan merugikan masyarakat banyak. Warga tidak akan bisa lagi mendapat layanan jaringan selular yang memadai.
"Makanya, kami minta pada pemilik tower yang tidak berizin ini, untuk segera mengurus perizinan," katanya.
Anggota Fraksi PDIP ini mengatakan jumlah tower di Surabaya yang masuk kategori pengendalian, yakni dengan tinggi 6 meter ke atas, sebanyak 990 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 700-an unit telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan wajib membayar retribusi. Sedangkan 290 tower hingga saat ini belum berizin.
Dari 290 tower, sebanyak 104 sedang proses perizinan, dan 186 tidak jelas perizinannya. "Kami dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait untuk menuntaskan masalah tower tidak berizin ini," katanya.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
