Berdasarkan laman acch.kpk.go.id, Sutiyoso terakhir menyampaikan LHKPN ke KPK pada 1 Maret 2008 setelah selesai menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta 1997-2007. Sampai 2008 itu, Sutiyoso yang memimpin partai politik pendukung Jokowi belum memutakhirkan data kekayaannya.
Harta itu terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai total Rp12,45 miliar yang berada di sejumlah tempat yaitu satu lokasi di Jakarta Pusat, 27 lokasi di Bekasi, 36 lokasi di Bogor, dua lokasi di kabupaten Sukabumi dan satu lokasi di Depok.
Selanjutnya harta berupa alat transportasi senilai Rp1,405 miliar berupa mobil merek jip Willys, tiga motor Harley Davidson, satu mobil Toyota Alphard, satu mobil merek Mazda, satu mobil merek Mercedes Benz dan satu mobil merek Volvo buatan Swedia yang dikatakan mobil paling aman di dunia itu.
Harta Sutiyoso masih berupa usaha pertanian, peternakan dan perikanan senilai Rp258,7 juta ditambah logam mulia dan barang seni sejumlah Rp622 juta.
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia itu tercatat juga memiliki kekayaan berupa giro dan setara kas lain sejumlah Rp9,312 miliar dan 232.807 dolar AS.
Pada rapat paripurna ke-36 DPR di masa sidang IV hari ini menerima dan memberikan dukungan kepada Sutiyoso sebagai Kepala BIN setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR pada 30 Juni 2015.
Ada beberapa pertimbangan Komisi I DPR menerima Sutiyoso sebagai calon kepala BIN menggantikan juniornya, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marciano Norman.
Harta itu terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai total Rp12,45 miliar yang berada di sejumlah tempat yaitu satu lokasi di Jakarta Pusat, 27 lokasi di Bekasi, 36 lokasi di Bogor, dua lokasi di kabupaten Sukabumi dan satu lokasi di Depok.
Selanjutnya harta berupa alat transportasi senilai Rp1,405 miliar berupa mobil merek jip Willys, tiga motor Harley Davidson, satu mobil Toyota Alphard, satu mobil merek Mazda, satu mobil merek Mercedes Benz dan satu mobil merek Volvo buatan Swedia yang dikatakan mobil paling aman di dunia itu.
Harta Sutiyoso masih berupa usaha pertanian, peternakan dan perikanan senilai Rp258,7 juta ditambah logam mulia dan barang seni sejumlah Rp622 juta.
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia itu tercatat juga memiliki kekayaan berupa giro dan setara kas lain sejumlah Rp9,312 miliar dan 232.807 dolar AS.
Pada rapat paripurna ke-36 DPR di masa sidang IV hari ini menerima dan memberikan dukungan kepada Sutiyoso sebagai Kepala BIN setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR pada 30 Juni 2015.
Ada beberapa pertimbangan Komisi I DPR menerima Sutiyoso sebagai calon kepala BIN menggantikan juniornya, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marciano Norman.
Pertama, seleksi administrasi Sutiyoso disimpulkan baik. Kedua, karir panjang Sutiyoso di TNI dan sipil serta sebagai tokoh partai politik.
Konsideran ketiga terhadap Pangdam Jaya 1996-1997 tersebut adalah visi misi program dan pendalaman serta elaborasi isu fundamental yang menjadi tupoksi BIN baik politik, global, regional dan ekonomi dunia.
Konsideran ketiga terhadap Pangdam Jaya 1996-1997 tersebut adalah visi misi program dan pendalaman serta elaborasi isu fundamental yang menjadi tupoksi BIN baik politik, global, regional dan ekonomi dunia.
Namun Sutiyoso juga menjadi panglima Kodam Jaya saat penyerbuan Kantor Pusat DPP PDI terjadi pada 27 Juli 1997. PDI saat itu dizalimi penguasa dan lalu bersalin rupa menjadi PDI Perjuangan dengan ketua tetap Megawati Soekarnoputri.
Kini, PDI Perjuangan juga yang mendukung pencalonan Sutiyoso di posisi strategis ketahanan dan intelijen negara itu.
Pewarta: Desca Natalia
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
