"Seluruh persiapan alih kelola Blok Mahakam harus disiapkan dan harus segera dimulai. Proses harus disiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi gangguan teknis," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai Blok Mahakam di Kantor Presiden Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan komunikasi dengan semua pihak juga harus terus dijaga agar tidak terjadi salah pengertian antar pihak, baik antara pemerintah, PT Pertamina, maupun pemerintah daerah.
"Pembahasan aspek legal menyangkut kontrak baru termasuk term and condition dengan para pihak harus segera disiapkan," katanya.
Presiden juga meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memulai proses evaluasi aset Blok Mahakam.
"Saya kira goalnya Blok Mahakam harus dikelola demi mewujudkan kedaulatan energi kita," katanya.
Pemerintah sudah memutuskan pembagian saham pengelolaan Blok Mahakam setelah kontrak perusahaan Total E&P Indonesie dan Inpex Coorporation berakhir di tahun 2017.
Menurut keputusan pemerintah, 70 persen saham diserahkan ke PT Pertamina dan Badan Usaha Milik Daerah Kalimantan Timur dan 30 persen saham ditawarkan kepada Total dan Inpex Corporation.
Total E&P Indonesie sudah hampir 50 tahun mengelola Blok Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015
