"Tidak boleh seperti itu. Sekarang ini sistemnya kan tidak ada korupsi kolusi dan nepotisme," kata Wagub di Manado, Selasa.
Sumber terjadinya pungutan, sebut Wagub, diakibatkan sekolah menerima siswa baru tanpa melihat daya tampung yang dimiliki.
"Kalau kemampuan sekolah hanya untuk 100 siswa baru, jangan paksakan terima 200 siswa baru. Sehingga muncul pertanyaan ke mana 100 siswa tersebut akan belajar," katanya.
Apabila ada sekolah yang memungut, lanjut dia, dan dialokasikan untuk pembelian meja, gedung, atau kursi, patut dipertanyakan.
"Apabila pungutan tersebut untuk beli meja, kursi atau membangun gedung, apakah itu bisa diselesaikan dalam waktu sepekan? Karena itu jangan terlalu banyak menerima siswa baru namun akhirnya bingung menentukan mereka belajarnya di mana," ungkapnya.
Mantan kepala dinas pendidikan nasional ini berharap, dalam pendaftaran siswa, sekolah harus mengacu ada ketersediaan ruang kelas belajar sehingga tidak terjadi "over capacity".
"Jangan hanya karena sekolah top kemudian menerima semua siswa yang mendaftar, walaupun kenyataannya kapasitas ruang kelas tidak mencukupi. Sungguh kontras kondisi ini bila di sekolah lainnya masih kosong," ungkapnya.
Ke depan, kata dia, pemerintah provinsi berupaya melakukan pemerataan kualitas sarana dan prasarana sekolah sehingga pada saat penerimaan siswa baru tidak terkonsentrasi ke satu sekolah.
"Setiap sekolah harus meningkatkan kwalitasnya sehingga kemampuannya sama atau merata. Ini yang akan terus kita dorong," ujarnya.
Pewarta: Karel A Polakitan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
