"Keputusan itu yang sangat kami harapkan agar Partai Golkar bisa ikut Pilkada serentak 2015," kata Ace di Jakarta, Jumat.
Partai Golkar memilki banyak kader di daerah dan berpeluang sangat besar memimpin daerah sehingga sangat disayangkan jika Golkar tidak mengikuti Pilkada serentak.
"Kami menilai solusi tanda tangan bersama ini sebuah solusi yang baik. Tapi, kami berharap solusi itu harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan," ujar Ace.
Dia meminta solusi ini tak hanya solusi politik, namun juga aman secara hukum.
Ace menjelaskan pihaknya tidak melihat calon kepala daerah adalah orang Agung Laksono atau Aburizal Laksono. "Kami mengedepankan kader Partai Golkar yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela," kata dia.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan hasil pertemuan antara pimpinan DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu menghasilkan konsensus yang membolehkan partai berkonflik mengikuti Pilkada serentak 2015.
"Golkar dan PPP bisa ikut dalam Pilkada dengan mekanisme mengubah PKPU No 9 Pasal 36 Tahun 2015," kata Fadli Zon, kemarin (9/7).
Dia menjelaskan rapat menyimpulkan KPU dapat menerima pendaftaran pasangan calon kepala daerah dari kepengurusan parpol berselisih yang ditandatangani kedua belah pihak dalam dokumen terpisah.
Pengajuan dokumen itu menurut Fadli dengan syarat kepengurusan parpol yang berselisih mengajukan satu pasangan calon kepala daerah yang sama.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
