"Tambahan anggaran itu wajar agar kinerja KPK lebih baik dalam kerja pemberantasan korupsi," katanya di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan tambahan anggaran itu menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo ingin menguatkan KPK, bukan melemahkan institusi tersebut.
Menurut dia kinerja KPK selama ini memiliki banyak kekurangan, misalnya, dalam Operasi Tangkap Tangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, Sumatera Utara pada Kamis (9/7).
"Kami setuju berapapun yang ingin diberikan kepada KPK, karena banyak rakyat miskin karena korupsi," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan tambahan anggaran bagi KPK itu merupakan dukungan pemerintah agar kinerja KPK lebih baik dalam menjalankan kewajiban ranah hukumnya.
Menurut dia pengajuan penambahan anggaran itu akan disampaikan ke DPR RI dan dirinya yakin lembaga legislatif mendukung penuh rencana tersebut.
"Secara objektif penggunaan anggaran KPK dalam audit BPK mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ucapnya.
Dia mengatakan dalam pembahasan anggaran di Komisi III DPR RI, anggaran yang diajuka KPK lebih baik dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya.
Arsul menjelaskan anggaran yang diminta KPK tidak terkait biaya operasional, namun mengenai penyempurnaan gedung.
Sebelumnya Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, KPK mendapat penambahan anggaran Rp200 miliar dari APBN.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
