Penggeledahan dilakukan Tim KPK, Sabtu (11/7) sekitar pukul 22.00 WIB, di ruangan Ketua PTUN Medan berinisial TIR, Sekretaris Panitera PTUN Medan, SYR, serta ruangan kerja dua hakim AF dan DG.
Selain itu, KPK juga menggeledah rumah dinas Ketua PTUN Medan yang berlokasi di Jalan Offset Pulu Brayan Darat II Medan Timur, dan rumah dinas Sekretaris Panitera PTUN Medan di Jalan Dahlia Medan Tembung.
Penggeledahan tersebut juga dikawal sejumlah petugas.
Sebelumnya, Penyidik KPK, Kamis (9/7) sekitar pukul 11.00 WIB menyegel ruangan kerja Ketua PTUN Medan, TIR. TIR juga dimintai keterangan di Polresta Medan.
Selain itu, KPK juga menyegel ruangan Sekretaris Sub Panitera PTUN Medan berinisial SYR yang berada di lantai I dan sebuah lemari yang berada di ruangan hakim di lantai II.
Bahkan, KPK mengamankan lima orang terdiri atas tiga orang hakim PTUN Medan, seorang panitera dan satu lagi pengacara/advokat dari Jakarta.
Ketiga hakim itu, yakni TIR (Ketua Majelis) AF, DG (Hakim Anggota) dan SYR (Panitera), serta seorang pengacara berinisial GB dari Jakarta.
Tim KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTK) dalam penerimaan suap terhadap hakim dan panitera yang diberikan pengacara untuk mengabulkan putusan.
Putusan tersebut merupakan gugatan seorang pemohon berinisial AFL dari Pemprov Sumut terhadap termohon Kejaksaan Agung (Kejagung).
Pemohon AFL menggugat termohon Kejagung, karena institusi hukum itu terus memanggil dan memeriksa PNS Pemprov Sumut dalam kasus Bantuan Dana Bawahan (BDB) dan Bansos.
Padahal, Kejaksaan Tinggi Sumut telah pernah melakukan pemeriksaan masalah dana BDB dan Bansos tahun anggaran 2012-2103.
Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2015
