Gerai perbatasan ditujukan untuk mengurangi dispartitas harga, terutama di wilayah Indonesia bagian timur,"Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan pihaknya akan melakukan upaya pengelolaan perbatasan untuk mengurangi keberadaan barang impor ilegal.
Kementerian Perdagangan memberikan solusi terhadap hal tersebut dengan membangun gerai perbatasan, kata Gobel di sela-sela Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Perbatasan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.
Rapat kooordinasi tersebut utamanya membahas mengenai persoalan pengelolaan perbatasan untuk kepentingan penduduk setempat.
"Gerai perbatasan ditujukan untuk mengurangi dispartitas harga, terutama di wilayah Indonesia bagian timur," kata Gobel.
Dalam implementasinya, gerai perbatasan tersebut rencananya akan bekerja sama dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Pembangunan gerai perbatasan tersebut terutama diprioritaskan di daerah perbatasan Papua dan daerah-daerah perbatasan di timur lainnya, dan hal tersebut berada di luar program pembangunan 5.000 pasar rakyat yang ditargetkan rampung pada periode 2015-2019.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhi Purdijatno, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.
Hadir pula Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir dan beberapa pejabat dari lembaga terkait, seperti perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan para deputi Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).
Menko Polhukam Tedjo Edhi membuka rapat koordinasi dengan menyatakan bahwa pembangunan perlu sesuai dengan Nawacita, di mana pembangunan dimulai di pinggiran.
Pewarta: Calvinantya Basuki
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
