Namun, bukan berarti tidak bisa mengkritik."Tanjungpinang (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, menyatakan sikap partainya mendukung pemerintahan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bukan upaya menjilat, melainkan doktrin partai untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Partai Golkar mendukung pemerintah. Itu posisi yang jelas dan tegas, dari pada sebagai penyeimbang," katanya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golongan Karya se-Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjungpinang, Selasa.
Dia mengatakan, dalam catatan sejarah perpolitikan di Indonesia, Golkar tidak pernah menjadi oposisi pemerintah, karena itu sekarang pun mendukung pemerintahan.
Golkar tidak akan menjadi oposisi pemerintah atau pun penyeimbang pemerintah, dan Agung menegaskan, dukungan terhadap pemerintah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.
Program pemerintah, dinilainya, tidak akan berjalan dengan baik bila mendapat tekanan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, ia pun menyatakan, Golkar berupaya mengambil peran dalam menjaga negara agar selalu kondusif sehingga program pembangunan dapat terlaksana secara maksimal.
"Namun, bukan berarti tidak bisa mengkritik. Kritik yang diberikan bersifat membangun, bukan sebagai upaya menggulingkan," ujarnya.
Sikap Golkar yang dipimpinnya itu, menurut Agungm bukan untuk kepentingan partai semata, melainkan bangsa dan negara, serta partainya tidak meminta apapun dari Jokowi-JK meski mendukung pemerintahannya.
Agung mencontohkan, saat heboh pergantian menteri, maka Golkar tidak meminta agar kadernya masuk Kabinet Kerja.
Namun demikian, ia menambahkan, bila diminta oleh Jokowi-JK, maka Golkar bersedia merekomendasikan kader potensial untuk duduk sebagai menteri.
"Sikap Golkar itu tulus dan ikhlas, tidak ada keinginan yang terselubung," demikian Agung Laksono.
Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2015
