Ini merupakan bagian kontrol Presiden terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur ..."Jakarta (ANTARA News) - Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian khusus dalam percepatan pembangunan daerah pinggiran. Untuk memastikan pengembangan ekonomi wilayah ini, Presiden Joko Widodo mengunjungi Kupang (25/7/2015) untuk melihat kemajuan bendungan Raknamo, di Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking pada 20 Desember 2014. "Ini merupakan bagian kontrol Presiden terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur setelah dilakukan groundbreaking", ujar Menteri PUPR M. Basuki Hadimuldjono dalam keterangan persnya.
Menteri
Basuki menjelaskan kemajuan pembangunan bendungan Raknamo telah 82,81
persen dari pagu anggaran TA 2015. Bendungan dibangun dengan pola
multiyears selama tiga tahun dengan biaya Rp 710, 6 milliar. Hingga Juli
2015 ini, realisasi keuangan telah mencapai Rp 111,9 milliar dari
alokasi Rp 135,2 milliar di tahun 2015 ini.
Adapun bendungan ini dibangun seluas 147 hektare dengan daya tampung mencapai 14,09 juta meter kubik dan melayani lahan pertanian seluas 1.250 hektare maupun sebagai sumber pembangkit listrik tenaga mikro 216, 676 kw atau 0,216 MW, kata Menteri Basuki dengan optimistik.
Adapun bendungan ini dibangun seluas 147 hektare dengan daya tampung mencapai 14,09 juta meter kubik dan melayani lahan pertanian seluas 1.250 hektare maupun sebagai sumber pembangkit listrik tenaga mikro 216, 676 kw atau 0,216 MW, kata Menteri Basuki dengan optimistik.
Dalam
konteks yang lebih luas, Kepala Biro Komunikasi Kementerian PUPR Velix
Wanggai menjelaskan, langkah-langkah Kementerian PUPR mengikuti desain
pengembangan wilayah NTT yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo
dalam RPJMN Tahun 2015-2019.
Dalam lima tahun ke
depan, Pemerintah dorong pengembangan kawasan ekonomi strategis NTT,
pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, pengentasan beberapa
Kabupaten tertinggal di NTT dan kawasan perbatasan Indonesia-Timor
Leste, dan penataan ruang yang sesuai potensi ekonomi lokal.
Sesuai
desain itu, lanjut Velix Wanggai, Kementerian PUPR mempercepat jaringan
prasarana dan sarana yang terpadu untuk mewujudkan poros Indonesia
bagian Tenggara yang mengkaitkan jaringan antarpulau dan anwarwilayah di
NTT. Demikian pula, dikembangkan jaringan irigasi dan embung untuk
membantu jaringan irigasi seperti bendungan Raknamo.
Velix
Wanggai mengurai, untuk fokus pada pemerataan antar wilayah di NTT,
Presiden Joko Widodo menjadikan Kupang sebagai Pusat Kegiatan Nasional
dengan sektor perdagangan dan jasa sebagai andalannya. Sedangkan, Labuan
Bajo dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata dan kawasan Ende dan
sekitarnya dijadikan kawasan agropolitan, kawasan transmigrasi dan
kawasan pariwisata Ende-Kalimutu.
Untuk kawasan perbatasan, Kementerian PUPR fokus membangun kawasan Atambua, Kefamenanu, Kalabahi dan kecamatan-kecamatan lokasi
prioritas di sepanjang perbatasan. Salah satu regulasi yang menjadi
pekerjaan rumah dari Kementerian PUPR yakni penanganan jalan-jalan non
status di perbatasan dan akses jalan yang melewati hutan lindung.
Sesuai
dengan skenario RPJMN 2015-2019, Presiden Joko Widodo berharap agar
proyek-proyek ke-PUPR-an dapat berkontribusi untuk mengurangi angka
kemiskinan di Provinsi NTT dari sasaran 18.4 persen di tahun 2015
menjadi 12.9 persen di akhir tahun 2019, demikian Velix Wanggai.
Penerjemah: Priyambodo RH
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2015