"Masih ada peluang untuk perbaikan dan harus sesegera mungkin ditangani pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin.
Taufik mencontohkan permasalahan yang harus diperbaiki seperti teknikal bagaimana ada satu pasangan calon, lalu apakah perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Dia meminta Kemendagri melakukan dengan "stakeholder" penyelenggara pilkada serentak.
"Lalu masalah daerah-daerah yang minta dukungan aspek nonteknis yang perlu dipercepat, misalnya aspek keamanan," ujarnya.
Dia mengatakan Pimpinan DPR RI mengharapkan pilkada serentak berjalan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan dalam Undang-Undang. Taufik membantah ada upaya menghambat dan menolak pelaksanaan pilkada serentak.
"(Audit) BPK memang harus menjadi perhatian khusus bersama-sama agar pilkada serentak memberikan aspek legitimasi yang kuat di masyarakat," katanya.
Menurut dia, audit yang dilaksanakan BPK sebagai rambu-rambu untuk kepentingan bersama untuk menghasilkan pilkada yang sukses dan tertib.
Dia menegaskan komitmen antara DPR RI dan pemerintah sudah sama dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai calon tunggal dalam pilkada serentak bisa terjadi adanya rekayasa demokrasi dengan menghadirkan calon boneka. Hal itu menurut dia mengakali sistem yang ada karena calon muncul bukan dari masyarakat.
"Aturan mainnya seperti itu karena calon dipaksa untuk mengakali situasi dengan membuat calon boneka," katanya.
Dia menilai apabila hal itu terjadi tentu saja merusak demokrasi namun itu merupakan konsekuensi ketika bangsa Indonesia telah memilih sistem demokrasi.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
