"Sampai sejauh ini, penyerapan anggaran di wilayah DKI Jakarta memang masih rendah. Oleh karena itu, penyerapannya harus lebih ditingkatkan lagi," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.
Menurut dia, salah satu penyebab rendahnya penyerapan itu adalah masih banyaknya pejabat DKI Jakarta selaku pengguna anggaran merasa ragu-ragu atau bahkan takut dalam menggunakan anggaran.
"Sampai sekarang, masih banyak pejabat pengguna anggaran yang masih takut-takut untuk menggunakan anggaran. Takut terlibat tindak pidana korupsi, takut terancam dicopot dari jabatannya dan lain-lain," ujar Djarot.
Padahal, sambung dia, karena rasa takut tersebut, banyak program yang tidak dapat direalisasikan sehingga mengakibatkan anggaran dalam APBD DKI tidak terserap sesuai target.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budihartono menuturkan memasuki semester dua tahun anggaran 2015, penyerapan APBD DKI 2015 masih di bawah 20 persen.
"Terhitung sampai dengan 29 Juli 2015, penyerapan anggaran masih dibawah 20 persen. Tepatnya, 19,21 persen atau sebesar Rp12,22 triliun dari nilai belanja daerah sebanyak Rp63,65 triliun," kata Heru.
Berdasarkan data BPKAD DKI Jakarta, total nilai APBD DKI Jakarta sebesar Rp69,28 triliun. Angka itu dibagi menjadi dua, yaitu belanja daerah sebesar Rp63,65 triliun dan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp5,63 triliun.
Lebih lanjut, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Irvan Amtha mengungkapkan hingga saat ini, paket kegiatan yang masuk untuk dilelang sudah mencapai sekitar 1.800 kegiatan dari total keseluruhan sekitar 4.000 kegiatan.
"Hingga saat ini, kegiatan yang proses lelangnya sudah selesai hanya sekitar setengahnya saja, yakni senilai Rp2,5 triliun. Sedangkan sisanya masih dalam proses lelang," ungkap Irvan.
Pewarta: Cornea Khairany
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
