Hal itu disampaikan Khofifah saat mengunjungi penerima PKH di Daleman Utara, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Mojokerto, Jawa Timur, seturut keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut Khofifah, dirinya di setiap kunjungan selalu memantau dan memperbarui validasi data Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Pada setiap kunjungan, saya selalu memantau dan memperbarui validasi data KKS, KIP, KIS, termasuk raskin. Sebab, kuasa pengguna anggaran (KPA) raskin dan pengawasan tugas Kementerian Sosial," katanya.
Validasi data tersebut, lanjutnya, dimulai di tingkat desa/kelurahan melalui musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel), kemudian ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke Kemensos.
"Pada 2014, KIP menyasar 6,3 juta anak usia sekolah, 2015 disiapkan 20,3 juta, di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikbud) 17,9 juta dan Kementerian Agama (Kemenag) 2,4 juta. Ya, seperti di sini, siswa MI/MTs berada di bawah Kemenag," katanya.
Program KIP disyaratkan bagi anak usia 6-21 tahun, yaitu SD/MI/SMP/MTs /SMA/MA, termasuk bagi anak-anak yang terlantar di panti-panti asuhan dengan rentang usia itu bisa mendapatkan bantuan KIP.
Sementara itu program KIS anggarannya berasal dari Kementerian Kesehatan dan pelaksananya Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 25 keluarga kurang mampu terbawah.
Khusus bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah menyediakan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
