"Secara total ada 250 galangan kapal se-Indonesia, sementara 105 di antaranya ada di Batam kemudian sisanya ada di daerah lain. Padahal Indonesia perlu banyak kapal produksi dalam negeri," kata Saleh Husin di PT Industri Kapal Indonesia (IKI), Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
Saleh Husin menjelaskan faktor yang menjadikan industri galangan kapal di Batam unggul karena adanya fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) dan PPN nol persen.
"Selama ini Batam berkembang karena mendapatkan fasilitas BMDTP dan PPN sehingga tidak kena potongan 5-22 persen atau rata-rata 17 persen," kata Menperin.
Sementara untuk galangan kapal di luar Batam harus merasakan PPN 10 persen sehingga kesulitan bersaing dengan Batam yang juga menjadi zona perdagangan bebas.
"Ketika yang di luar Batam mau ikut bersaing, mereka sudah kalah duluan dengan Batam," imbuh Menperin.
Untuk itu Kemenperin sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan untuk menyepakati pembebasan PPN bagi perusahaan galangan kapal di luar Batam.
"Pasar bebas ASEAN sebentar lagi sehingga perlu secepatnya (pembebasan PPN). Ini akan menjadi kegembiraan bagi industri kapal dalam negeri," katanya.
Selain itu, Menperin berharap PT IKI bisa memimpin industri galangan kapal untuk Indonesia Timur bahkan sampai ekspor.
"Untuk ekspor kenapa tidak? Namun untuk permulaan kami harap PT IKI bisa menguasai operasi di wilayah timur Indonesia," pungkas Saleh Husin.
Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
