"Menurut saya lebih baik gunakan single income karena lebih fair, sekarang ini banyak (asal pendapatan kepala daerah) yang rak cetho (tidak jelas) dan banyak pendapatan yang diberikan," kata Ganjar di sela kunjungan kerja di Surakarta, Kamis.
Ganjar juga tidak mempermasalahkan jumlah kenaikan gaji kepala daerah yang merupakan jabatan politik dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri, tapi tetap dengan sejumlah penjelasan.
"Karena kepala daerah adalah jabatan politik maka lebih baik (gaji yang diterima) ngglondhong, soal besarannya silakan ditentukan oleh Kemendagri," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Jateng sedang mempersiapkan penataan tunjangan prestasi pegawai agar nanti penerapan sistem "single income" menjadi bagian dari pemberian remunerasi.
"TPP bisa didapatkan pegawai jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria indikator seperti kedisplinan kehadiran dan target pekerjaan atau berbasis kinerja," katanya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo agar gaji pokok kepala daerah dinaikkan menjadi lebih dari Rp50 juta.
Tjahjo mengatakan bahwa kenaikan gaji kepala daerah itu dapat terealisasi pada 2016 atau 2017 dengan catatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5 persen.
Rencananya, gaji kepala daerah seperti gubernur akan mencapai Rp80 juta dan bupati/wali kota sekitar Rp50 juta, sedangkan gaji pokok kepala daerah saat ini masih di bawah Rp10 juta.
Pewarta: Wisnu Adhi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
