"PK ini berkekuatan hukum tetap dan mengikat. PK menurut MA juga hanya bisa dilakukan satu kali, baik itu pidana maupun perdata," ujar Suhadi dalam jumpa pers di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, Selasa.
Suhadi menegaskan Yayasan Supersemar sudah tidak bisa menggunakan upaya hukum lagi.
"Putusan PK tidak boleh diajukan PK," tegas Suhadi.
Sebelumnya pada 8 Juli 2015 MA menjatuhkan PK terkait dengan Yayasan Supersemar.
Dalam putusan PK ini, Presiden Kedua RI Soeharto dan ahli warisnya, beserta dengan Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dolar AS dan Rp139,2 miliar kepada negara atau sekitar Rp4,4 triliun dengan kurs saat ini.
Vonis ini diputuskan majelis hakim Suwardi, Soltoni Mohdally dan Mahdi Sorinda yang kemudian mengabulkan PK yang diajukan pemerintah melawan mantan Presiden Soeharto dan ahli warisnya sekaligus menolak PK yang diajukan Yayasan Supersemar.
PK ini sesungguhnya memperbaiki kesalahan pengetikan putusan 2010 yang dipimpin Harifin Tumpa dengan hakim anggota Rehngena Purba dan Dirwoto.
Kala itu mereka memutuskan Soeharto sebagai tergugat pertama dan Yayasan Supersemar sebagai tergugat kedua, harus membayar kembali kepada negara 315 juta dolar AS (berasal dari 75 persen dari 420 juta dolar AS) dan Rp139,2 miliar (berasal dari 75 persen dari Rp185,918 miliar).
Namun dalam putusannya MA tidak menuliskan Rp139,2 miliar, tapi Rp139,2 juta.
Pewarta: Maria Rosari
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
