Paramaribo, Suriname (ANTARA News) - Presiden Suriname Desi Bouterse, mantan diktator dan pernah dihukum karena menjual narkotika, dilantik pada Rabu untuk masa jabatan lima tahun kedua.

Ia berjanji meningkatkan kemandirian ekonomi negaranya.

Bouterse, 69, menjadi pemimpin terpilih di negara kecil Amerika Selatan tersebut sejak 2010 dan sebelumnya memegang kekuasaan pada 1980-an serta 1990-an sebagai diktator militer.

Ia terpilih kembali tanpa lawan oleh Majelis Nasional pada bulan lalu setelah partai pimpinannya, Partai Nasional Demokrat (NDP), menang besar dalam pemilihan umum pada Mei.

Bouterse dalam pidato pelantikannya bertekad mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kemandirian ekonomi Suriname.

Dengan penduduk hanya 500.000 orang, Suriname adalah negara terkecil di Amerika Selatan dan sangat bergantung pada ekspor bahan baku, khususnya alumina.

"Saat ini, kami sebagai rakyat Suriname memiliki kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membiarkan ekonomi kita tidak lagi didasarkan pada pembagian keuntungan dari kepentingan berbasis asing," katanya.

"Kami tidak ingin bergantung kembali terutama pada keputusan pasar seperti harga emas mengendalikan harga alumina dan harga minyak," kata Bouterse.

Upacara pelantikan tersebut juga dihadiri Presiden Rafael Correa dari Ekuador, David Granger dari Guyana dan Teodoro Obiang dari Guinea Katulistiwa.

Wakil presiden Kuba dan Venezuela dan pejabat lain kawasan itu juga tampak dalam pelantikan itu serta mantan presiden Ghana Jerry Rawlings, yang juga teman pribadi Bouterse.

Bouterse kemudian melantik kabinetnya, yang terdiri atas campuran tokoh politik dan teknokrat.

Masa jabatan kedua Bouterse datang dengan tantangan besar ketika negara itu menghadapi masalah keuangan akibat keborosan pemerintah dalam membelanjakan uang selama masa jabatan pertamanya.

Ia membuat "Rancangan Ekonomi Keuangan" pada dua pekan lalu dengan perwakilan antara lain dari serikat buruh, partai politik, dan produsen.

Satuan tugas tersebut dianjurkan meningkatkan pajak, menaikkan harga utilitas, dan memotong pengeluaran pemerintah.
(Uu.B020)

Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015