Tanpa sinergi bidang-bidang tersebut, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan kokohJakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri ditujukan guna mendorong penguatan ekonomi nasional melalui transformasi fundamental.
"Langkah ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara berdaulat," kata Presiden Jokowi ketika menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2015 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI di Jakarta, Jumat.
Presiden juga menyebutkan transformasi ekonomi memerlukan topangan yang kuat dari bidang-bidang lain seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum dan penghargaan pada hak azasi manusia.
"Tanpa sinergi bidang-bidang tersebut, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan kokoh," kata Presiden dalam Sidang Bersama yang dipimpin Ketua DPD-RI Irman Gusman.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengajak agar masyarakat Indonesia tidak lagi memunggungi samudera dan laut. Laut yang terbentang luas memiliki potensi ekonomi, potensi pertahanan dan potensi persatuan.
Lingkungan laut yang kini terancam oleh perubahan iklim perlu diselamatkan dan dilindungi dari ancaman keamanan seperti pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut.
"Kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan kita, termasuk ditenggelamkan. Hukum internasional juga menentang pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut," tegasnya.
Ia menyebutkan salah satu agenda yang terpenting adalah mewujudkan tol laut. Tol laut yang menjadi bagian dari infrastruktur maritim akan dilengkapi dengan galangan-galangan kapal yang produktif. Kebijakan itu akan mendorong peningkatan ekonomi maritim yang berkesinambungan, kelestarian laut, dan tata ruang laut yang baik.
"Seiring dengan itu, kita juga harus menggali lagi budaya maritim dan identitas maritim bangsa Indonesia. Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim," tukasnya.
Menurut Presiden, Indonesia harus menjadi bangsa yang menjaga dan mendayagunakan lautnya dengan penuh kesungguhan.
"Itulah bagian awal dari upaya kita untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim yang tidak saja digagas untuk menciptakan ketahanan nasional tetapi juga ketahanan regional dan global. Strategi inilah yang tengah digodok dan akan dituangkan menjadi Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia," ujarnya.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2015
