"Suatu pemerintah provinsi, di mana pun itu, kalau mau bersih dan teratur memang harus tegas. Gubernur DKI Jakarta memang bermaksud untuk memberikan kehidupan dan perumahan yang layak," kata Wapres Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis petang.
Menurut Wapres, setiap upaya relokasi dari pemerintah kepada masyarakat wajar terjadi keributan karena warga tidak suka untuk dipindahkan ke pemukiman baru.
Namun, relokasi warga Kampung Pulo tersebut dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar.
Wilayah Kampung Pulo selama ini terkenal berlangganan terkena banjir dan kebakaran karena kondisi rumah antarwarga yang berdempetan.
"(Kampung) Pulo itu boleh dibilang setiap bulan mungkin kebakaran, banjir, sehingga Pemprov melalui Gubernur DKI itu bermaksud untuk memberikan kehidupan dan perumahan yang layak. Memang kadang-kadang rakyat yang terbiasa hidup berdempet-dempet itu ragu (untuk pindah)," jelasnya.
Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban terhadap warga Kampung Pulo yang enggan direlokasi ke rumah susun.
Penertiban tersebut mengakibatkan terjadi perlawanan dari warga setempat kepada para petugas Satpol PP yang diterjunkan.
Warga yang tak terima rumahnya dibongkar melakukan perlawanan dengan melemparkan batu ke petugas dan membakar beko yang akan digunakan untuk menertibkan rumah.
Situasi dapat dikendalikan setelah Polda Metro Jaya menurunkan tiga kompi satuan Sabhara, satu kompi Brimob dan satu unit "water cannon".
Polisi melepaskan gas air mata untuk meredam kerusuhan yang dilakukan oleh warga.
Lima belas orang ditangkap dengan dugaan biang dari aksi anarki tersebut.
Peristiwa tersebut juga mengakibatkan 12 polisi, dua Satpol Pamong Praja dan warga menjadi korban lemparan batu.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
