Demikian disampaikan oleh anggota MPR RI, TB Hasanuddin melaluo rilis yang diterima ANTARA News usai Seminar Penyerapan Aspirasi Masyarakat dengan Tema "Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Kehilangan Bela Rasa Dan Peduli Sosial di Kalangan Generasi Muda" yang digelar di Gelar di Gedung Pasca Sarjana Universitas Parahiyangan, Bandung, Sabtu.
Acara ini kerjasama antara Badan Pengkajian MPR RI dengan Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Bandung.
"Pancasila bisa menjamin kebebasan beragama dalam rangka menjaga keutuhan bangsa. Negara harus bertanggungjawab dan menjamin kebebasan beragama," kata TB Hasanuddin.
Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, negara harus mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebebasan beragama yang hingga ini masih menimbulkan polemik di masyarakat.
Wakil Ketua Badan Kajian MPR RI ini memyatakan, ada kasus diskriminasi, pengancaman, dan kekerasan terhadap pemeluk agama dan keyakinan tertentu dan penghadangan terhadap ritual pelaksanaan ibadah.
"Pola pelanggaran hidup beragama Indonesia bermacam diantaranya karena pemikiran eklusif, pembentukan forum radikal lalu ada tindakan atas nama agama lalu terakhir ada kebijakan diksriminatif," ujar TB Hasanuddin.
Hasanuddin yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar ini menjelaskan bahwa konflik agama di Indonesia tidak bersifat tunggal.
Ia pun membeberkan pemicu munculnya pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau dengan kata lain konflik agama, diantaranya perebutan sumber ekonomi yang terbatas dibeberapa daerah, politik ekonomi atau kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pemilik modal.
"Pemicu lainnya yaitu politik agama atau sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap berbagai jenis pelanggaran terhadap kebebasan dan berkeyakinan dan terakhir adalah masalah sekte agama,"ungkapnya.
Untuk itu, dalam kesempatan seminar tersebut, mantan sekretaris Militer Presiden Habibie dan Megawati ini meminta semua elemen bangsa di tanah air untuk kembali ke falsafah pancasila,kembali ke jati diri bangsa "lalu khusus pemerintah harus berani engevaluasi, merevisi, mencabut regulasi yang diskriminatif dan terakhir negara harus memiliki UU Kebebasan beragama," pungkasnya.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
