"Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk memaksimalkan potensi Indonesia di bidang kelautan dan perikanan dengan mengembangkan konsep poros kemaritiman sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," kata Susi Pudjiastuti dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Susi, konsep itu diwujudkan dengan mengatur dan meningkatkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Dalam kuliah umum tersebut, ia juga mengemukakan bahwa doktrin Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia mewakili Visi Nasional untuk mengembangkan identitas kekayaan maritim nasional secara berdaulat, mandiri dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, ujar dia, pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia diarahkan untuk memenuhi tiga pilar yang saling terintegrasi, yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kemakmuran.
Terkait hal itu, menurut Susi, pihaknya telah menetapkan beberapa strategi kebijakan dalam kerangka mewujudkan visi tersebut selama jangka waktu lima tahun ke depan.
Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan, kebijakan yang ditempuh merupakan turunan dari tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan di era Kabinet Kerja.
"Kebijakan yang kami terapkan tak lain untuk menjaga kedaulatan dalam bidang ekonomi dengan menjaga keamanan sumber daya kelautan, memastikan bahwa nelayan dan semua stakeholder (pemangku kepentingan) perikanan lainnya memiliki kedaulatan atas pekerjaan dan bisnis mereka," katanya.
Strategi yang dilaksanakan mencakup pemberantasan pencurian ikan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan, penataan perizinan usaha perikanan, penerapan manajemen kuota penangkapan, perlindungan dan penangkapan spesies tertentu.
Susi menekankan bahwa dirinya sangat fokus pada pemberantasan pencurian ikan karena hal itu merupakan kasus kejahatan serius yang dialami tak hanya Indonesia, namun banyak negara di dunia.
Pasalnya, banyak masalah lain di balik kasus pencurian ikan yang menyertai dan bermunculan, semisal adalah kasus PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di Maluku.
"Illegal fishing ibarat kendaraan bagi berbagai kejahatan lain, seperti penyelundupan manusia penyelundupan narkotika, perbudakan, dan masalah kriminal lainnya," paparnya.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
