"Untuk sementara proses pembebasan lahan secara formal memang belum selesai. Saat ini, kami tinggal menunggu proses administrasi terkait penetapan bidang lahan tersebut di Kantor BPN Jawa Timur dan BPN Sumenep," kata Kepala Dinas Perhubungan Sumenep, Moh Fadillah, di Sumenep, Senin.
Semua pembahasan telah selesai, termasuk tentang nominal uang pengganti atas lahan tersebut.
"Namun, kami di pemerintah daerah belum bisa melakukan pembayaran uang pengganti atas lahan itu, karena masih ada proses yang belum selesai di BPN," ujarnya.
Kalau proses administrasi terkait lahan tersebut di BPN sudah selesai, kata dia, pihaknya akan segera memproses realisasi pembayaran uang pengganti lahan.
"APBD 2015 telah mengalokasikan dana sekitar Rp1,1 miliar untuk membebaskan lahan yang akan disiapkan sebagai lapter di Kangean. Kami menargetkan pembebasan lahan dan pembayaran uang penggantinya bisa tuntas pada tahun ini," ucapnya.
Fadillah menjelaskan, pembangunan lapter di Pulau Kangean, tepatnya di Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa, itu akan difungsikan sebagai bandara perintis.
Panjang landasan pacu pesawat di lapter tersebut direncanakan sekitar 1.100 meter dengan lebar sekitar 20 meter.
Penetapan lahan di Desa Paseraman sebagai lapter di Pulau Kangean telah melalui survei dan studi kelayakan yang dilakukan pada 2014.
Pulau Kangean adalah salah satu dari puluhan pulau berpenghuni padat di Kabupaten Sumenep.
Dalam kondisi cuaca baik, pelayaran dari Pelabuhan Kalianget (Sumenep daratan) ke Pelabuhan Batu Guluk, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, dan sebaliknya, membutuhkan waktu sekitar 4,5 jam memakai kapal cepat yang berbahan dasar fiberglass dan sembilan jam dengan kapal besi/baja.
Pewarta: Abd Aziz
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
