"Itu hak buruh (berdemo). Ini warning untuk pemerintah," kata Ribka di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9).
"Apalagi ketika tenaga kerja di PHK massal, malah tenaga asing diberi dikemudahan dan kelulusan, akan membuat marah buruh besar-besaran," katanya.
Ia juga meminta Kemenaker harus ambil risiko dan terobosan seperti saat Presiden Jokowi melantik menteri baru dan mengatakan perlu menteri yang berani ambil risiko dan punya terobosan.
Terkait dengan bakal masuknya buruh asing ke Indonesia, mantan Ketua Komisi IX DPR RI itu menyatakan kemudahan yang diberikan pemerintah, misalnya tidak perlu menguasai bahasa Indonesia, adalah bentuk diskriminasi.
"Ini kan sama-sama buruh tapi dibedakan. Gajinya beda, faslitasnya, tidak perlu tahu bahasa Indonesia. Ini kan diskriminasi. Nanti kita dikuasai asing. Di pasal 27 UUD 45 kan jelas negara harus menyediakan lapangan kerja," ujar Ribka.
!
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Copywriter
Copyright © ANTARA 2015
