Ketua MPR mengemukakan hal itu dalam acara sosialisasi empat pilar MPR (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) yang dilaksanakan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Barat, di Kota Padang, Selasa.
Menurut Zulkifli, generasi muda yang akan menjadi penerus kepemimpinan bangsa Indonesia, sehingga dengan penyempurnaan sistem ketatanegaraan, maka terwujud politik berwawasan kebangsaan yang bermuara pada terwujudnya bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera.
"Politik berwawasan kebangsaan, adalah politik yang mementingkan rakyat, bukan politik yang mementingkan kelompok atau golongan. Bukan politik pragmatis dan transaksional," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Zulkifli, untuk mewujudkan pertarungan politik berwawasan kebangsaan itu maka semua perangkat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak bisa berfungsi secara optimal, seperti KPU, Bawaslu, Panwas, maupun pengawas pemilu independen.
Namun, Zulkifli mengakui bahwa bukan perkara mudah untuk memaksimalkan perangkat penyelenggara pilkada.
Ketika ditanya soal pelambatan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan kurs dolar AS, Ketua MPR meminta jajaran KNPI ikut membantu memberikan masukan untuk mengantisipasi dampak ekonomi itu, serta memberikan ketenangan kepada masyarakat dan tidak membuat politik "gaduh" ats pelambatan ekonomi, sehingga persoalan pelambatan dapat diatasi pemerintah bekerjasama seluruh komponen bangsa Indonesia.
Ketua MPR meminta semua jajaran pemerintah pusat, pemprov dan pemkab/pemkot untuk segera meningkatkan penyerapan APBN/APBD ke dalam proyek pembangunan, sehingga membuka lapangan kerja baru dan ekonomi tumbuh yang akan meningkatan kesejahateraan rakyat Indonesia.
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
